Mengembangkan Panduan Perlindungan Sosial

PEKKA terus memperkuat program perlindungan sosial dengan menyiapkan materi yang dibutuhkan. Salah satunya menyusun panduan program perlindungan sosial melalui workshop dengan mengambil tema “Pengembangan Panduan dan Bahan-Bahan Perlindungan Sosial untuk Memantau Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial PEKKA-MAMPU”, bertempat di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Alta Karya PEKKA, Senin-Kamis, 10-13 April 2017.

Sejumlah panduan perlindungan sosial dibahas dan disempurnakan,  antara lain, panduan JKN, panduan Forum Pemangku Kepentingan (FPK) Perlindungan sosial, panduan advokasi kebijakan dan anggaran. Panduan ini akan menjadi pegangan bagi Serikat Pekka dalam menjalankan agenda program perlindungan sosial.

Sebagai realisasi program PEKKA-MAMPU fase kedua, isu perlindungan sosial menjadi target utama kerja pengorganisasian Pekka. tahun ini merupakan tahun kedua (2016-2019) program kerjasama PEKKA dengan MAMPU. Pada tahap ini capaian program yang diharapkan adalah lahirnya produk kebijakan yang dihasilkan terkait isu perlindungan sosial.

Seperti disebutkan dalam rencana kerja program PEKKA-MAMPU, terdapat tiga arah dan tujuan program, yaitu: Pertama, kebijakan perlindungan sosial pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran, Kedua, Serikat Pekka dapat bekerjasama dengan Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi partisipatif implementasi kebijakan dan program perlindungan sosial, Ketiga, organisasi dan kepemimpinan Pekka berkembang, kuat dan berpengaruh sebagai kekuatan sosial masyarakat dan mitra pemerintah dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan dan programnya.

Acara ini dihadiri manajer dan staf kedeputian dua yang membidangi penguatan organisasi basis Pekka. Hadir pula Direktur PEKKA Nani Zulminarni. Ia menegaskan, Di 20 Kabupaten, program perlindungan sosial harus “nyaring” gaungnya di lapang. Karena itu, kebijakan harus dikejar betul, baik dalam bentuk Perdes, Perda/Perbup terkait perlindungan sosial. Targetnya ada kebijakan tertulis sebagai bukti keluarnya kebijakan. Sebab, yang akan diperhitungkan jumlah kebijakan yang dibuat. 

Dengan terbitnya panduan perlindungan sosial, Serikat Pekka dapat dengan mudah melakukan sosialisasi dan penguatan kelompok Pekka terkait isu perlindungan sosial. Dan mampu melakukan advokasi kebijakan melalui kerja pengorganisian.